logo mahkamah agung website ramah difable

Sistem penelusuran perkara

Sistem penelusuran perkara

Sistem penelusuran perkara


Prosedur Permohonan Informasi

Prosedur memperoleh pelayanan informasi peradilan pada Pengadilan Negeri Probolinggo :

Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari :

A.  Prosedur Biasa, prosedur biasa digunakan dalam hal :

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

 B.  Prosedur Khusus, prosedur khusus digunakan dalam hal permohonan yang diajukan secara langsung dan informasi yang diminta

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat dikases publik dan sudah tercatat dalam daftar informasi publik dan sudah tersedia (misal : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

Informasi

  1. Informasi di pengadilan negeri Probolinggo bisa datang sendiri/langsung ke kantor pengadilan negeri Probolinggo jln dr moh saleh no 26 menemui petugas meja informasi dan mengisi formulir yang telah disediakan di meja informasi.
  2. Informasi di pengadilan negeri Probolinggo bisa juga melalui e-mail yang telah tersedia yaitu Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. .

AKSES INFORMASI DI PENGADILAN :

MUDAH CEPAT DAN GRATIS !

prosedur permohonan informasi

Dasar Hukum Pengajuan Informasi :

Dasar Hukum : SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/1I2011UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP V.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Penilaian Pengimplementasi Aplikasi SIPP/CTS

Cara Mudah Melihat Penilaian Pemanfaatan Aplikasi SIPP/CTS pada Pengadilan

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-Learning

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI membantu efektifitas proses pembelajaran saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas