logo mahkamah agung website ramah difable

Sistem penelusuran perkara

Sistem penelusuran perkara

Sistem penelusuran perkara


POSBAKUM

Dapatkan Layanan Hukum Bebas Biaya !

            Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

            Gunakan hak anda,mamfaatkan POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI!

Dapatkan layanan-layanannya (PERMA NO.1 Tahun 2014 Pasal 25)

  1. Pemberian informasi ,konsultasi,atau activis hukum.
  2. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
  3. penyedian informasi daftar organisasi bantuan hukum.posbakum01posbakum02posbakum03

Pemberian Layanan Hukum di posbakum pengadilan(perma no.1 tahun 2014 pasal 32)

  1. mengisi formulir dan memberikan persaratan sebagaimana pasal 22 ayat (2) PERMA no 1 tahun 2014.
  2. apabila penerima layanan posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara maka petugas posbakum pengadilan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan.
  3. Apabila penerima layanan posbakum pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan petugas memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar organisasi bantuan hukum .

 

Silahkan klik untuk download :

Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

PERMA 1 2014 PERUBAHAN

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP V.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Penilaian Pengimplementasi Aplikasi SIPP/CTS

Cara Mudah Melihat Penilaian Pemanfaatan Aplikasi SIPP/CTS pada Pengadilan

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-Learning

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI membantu efektifitas proses pembelajaran saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas