logo mahkamah agung website ramah difable

Sistem penelusuran perkara

Sistem penelusuran perkara

Sistem penelusuran perkara


Panjar Biaya Perkara Perdata

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

Nomor : W14-U13 /807/ HK.02.07 / VI / 2016

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

KETUA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

M

Membaca :
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 19 Mei 2014 Nomor W14-U13/463//HK.02.07/VI/2016 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pengadilan Negeri Probolinggo;
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
Menimbang :
  1. Bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam penetapan  besarnya panjar biaya perkara bagi pencar keadilan serta untuk menunjang kelancaran penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo dipandang perlu untuk merubah dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Bahwa Penetapan besarnya taksiran Panjar Biaya Perkara Perdata yang telah diberlakukan perlu dilakukan penyempurnaan;
  3. Bahwa biaya Perkara Perdata terdiri dari biaya proses perkara dan hak-hak   kepaniteraan.

-            Biaya proses perkara yaitu pengeluaran yang diperlukan untuk      penyelenggaraan Peradilan.

-            Sedangkan hak-hak kepaniteraan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2008.

  1. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 tahun 2008 setiap penerimaan Panjar Biaya Perkara Perdata harus disetorkan melalui Bank, dengan demikian perlu ditetapkan rekening Bank yang akan menerima/menampung panjar biaya perkara Perdata;
  2. Bahwa kelebihan (sisa) Biaya Perkara adalah hak para pihak, oleh karenanya harus dikembalikan kepada mereka, namun untuk menjaga tertib administrasi keuangan terhadap kelebihan (sisa) yang tidak diambil dalam waktu yang ditetapkan maka dianggap sebagai uang tak bertuan dan akan disetorkan ke Kas Negara;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka itu perlu dibuat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri;
Mengingat :
  1. Pasal 145 ayat (4) Rbg;
  2. UndangUndang Nomor 04 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009;
  3. UndangUndang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 tahun 2008 tentang Pemungutan biaya perkara;
  6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 2007 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2000 tentang Biaya Administrasi.
  7. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/027 A/SK/VI/2008 tentang Perubahan Keputusan Ketua MA-RI No.KMA/015/SK/IX/1993 tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan PK sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua MA-RI No.KMA/054/SK/X/1997;
  8. Keputusan Ketua MA-RI No.KMA/042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua MA_RI No.KMA/027 A/SK/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dimohonkan PK;
  9. Keputusan Ketua MA-RI No.KMA/032/SK/14/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
  10. Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42/WKMA-N.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2008.
     
M E M U T U S K A N
MENETAPKAN :  
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PenetapanKetua PengadilanNegeri             Probolinggo, Nomor: W14-U13/463/HK.02.07.V/2014, tanggal 19 Mei 2014, tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Probolinggo;
Kedua : Besarnya Panjar (voorschot) biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri       Probolinggo adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Ketiga : Panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh para pihak dinyatakan dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan disetorkan langsung oleh pihak yang berperkara tersebut ke Bank Mandiri Cabang Probolinggo;
Keempat : Kelebihan biaya perkara perkara perdata yang tidak terpakai (sisa) yang tidak diambil oleh yang berhak, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak para pihak menerima Surat pemberitahuan untuk mengambil sisa biaya perkara, maka sisa biaya perkara tersebut dianggap sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948) KUH Perdata, untuk selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
Kelima : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan ;

 

 Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 01 Juni 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

ttd

RUSDIYANTO LOLEH, S.H. M.H.

NIP : 19700914 199603 1 001

 

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP V.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Penilaian Pengimplementasi Aplikasi SIPP/CTS

Cara Mudah Melihat Penilaian Pemanfaatan Aplikasi SIPP/CTS pada Pengadilan

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-Learning

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI membantu efektifitas proses pembelajaran saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas