logo mahkamah agung website ramah difable

Sistem penelusuran perkara

Sistem penelusuran perkara

Sistem penelusuran perkara


Sejarah Pengadilan

KANTOR-BARU-300x177

SEJARAH PENGADILAN

Sejarah Pengadilan Negeri Pengadilan Probolinggo yang autentik tidak dapat kami kemukakan namun demikian menurut keterangan dari para pensiunan keryawan Pengadilan Negeri Probolinggo dan orang-orang jtua dapatlah dibagi menjadi 3 zaman, yakni :
1. Zaman Penjajahan Belanda
Pada zaman penjajahan belanda, badan peradilan yang ada adalah
Landgrecht : yaitu badan peradilan yang bertugas khusus mengadili perkara-perkara pelanggaran lalu lintas (rol jalan) dan dikepalai oleh seorang, dengan daerah hukumnya meliputi seluruh daerah kotamadya dan Kabupaten Probolinggo.
Landraat: yaitu badan peradilan yang bertugas mengadili perkara-perkara perdata dan pidana khusus bagi orang pribumi asli dan dikepalai oleh seorang voositter Landraad dengan dibantu seorang grifier/Panitera Sekretaris, dengan daerah hokumnya meliputi seluruh daerah kotamadya dan sebagian dari Kabupaten probolinggo. Sedangkan khusus perkara perdata bagi golongan asing diadili oleh residenti agreht yang dikepalai seorang residentie recther.
2. Zaman Kependudukan Jepang
Pada zaman kependudukan Jepang, badan peradilan yang ada adalah Tjho Hocin yaitu badan peradilan yang berkependudukan di Probolinggo, dan dikepalai oleh Tjho Hoountjo dengan dibantu oleh seorang Grifier/Panitera Sekretaris (Istilah dalam bahasa Jepang tidak tahu), yang disamping mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dengan daerah hukumnya melipuri daerah kotamadya ditambah dengan sebagian dari daerah Kabupaten Probolinggo.
3. Zaman Pemerintahan Republik Indonesia
Pada zaman pemerintahan Republik Indonesia, maka istilah Landraad maupun Tjho Hocin diganti dengan istilah Pengadilan Negeri/Ekonomi Probolinggo, dan saat ini menjadi Pengadilan Negeri Probolinggo, dan badan peradilan tersebut diketuai oleh seorang Ketua Pengadilan Negeri seorang Panitera/Sekretaris, serta bertugas mengadili semua perkara-perkara perdata, pidana dan pelanggaran lalu lintas dengan hukumnya meliputi daerah Kota Probolinggo.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP V.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Penilaian Pengimplementasi Aplikasi SIPP/CTS

Cara Mudah Melihat Penilaian Pemanfaatan Aplikasi SIPP/CTS pada Pengadilan

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-Learning

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI membantu efektifitas proses pembelajaran saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas