Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II

Jalan dr. Moh Saleh No 26 Telp. (0335) 421224 Fax (0335) 421883

Email :pnkotaprobolinggo@gmail.com Delegasi : pnkotaprobolinggo@gmail.com

Sistem Informasi Penelusuran PerkaraSistem Informasi Pengawasan MA-RIDirektori Putusan PN ProbolinggoSurveyE-Court Mahkamah Agung RI


Selamat datang di Pengadilan Negeri Probolinggo....Website telah dilingkapi fitur reader untuk pengguna difabel

Logo Artikel

SOSIALISASI SERAGAM ASN DAN PELAKSANAAN SURVEI SECARA DARING

Sosialisasi Seragam ASN dan Pelaksanaan Survei Secara daring

Pengadilan Negeri Probolinggo menghadiri acara virtual meeting Sosialisasi pakaian dinas bagi ASN dan mekanisme pelaksanaan survei Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diadakan oleh Biro Perencanaan dan Ortala Mahkamah Agung RI, Kamis (15/07/2021).

 

Acara ini berlangsung di Ruang Command Center dan dihadiri oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, Bapak Wahyu Probo Yulianto, S.H., M.H didampingi oleh Panitera Muda Hukum dan Kasubbag Kepegawaian Ortala.

Acara diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Kepala Biro Perencaaan dan Organisasi, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Sosialisasi SK SEKMA Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PDASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya oleh Bapak Eddy Yuniadi, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Mahkamah Agung telah merancang satu model seragam baru dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin, etos kerja, identitas dan wibawa ASN di Lingkungan Mahkamah Agung serta untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas. Seragam ini rencananya akan digunakan setiap hari senin, mulai tanggal 19 Juli 2021 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan Sosialisasi mekanisme pelaksanaan survei Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dipandu oleh ibu Tiroi Sisruli Siahaan, S.IP, Kepala Sub. Bagian Tata Laksana Badan Urusan Administrasi MA RI. Beliau meminta kepada seluruh pengadilan untuk melakukan survei internal terlebih dalulu sebelum melakukan survei eksternal, hal ini bertujuan agar hasil survei internal yg di dapat bisa digunakan untuk memetakan calon-calon responden, memperoleh gambaran awal nilai IPAK/IPKP, serta memperoleh masukan terkait unsur-unsur apa saja yang masih menjadi kekurangan satuan kerja. Lalu beliau juga menjelaskan jika pelaksanaan survei akan dilakukan secara online, penilaian IPAK/IPKP tahun ini juga akan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya dimana hasil survei eksternal nantinya akan di input ke dalam aplikasi SHPRZI (Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Zona Integritas) oleh satker lalu selanjutnya validasi serta penilaian langsung dilakukan oleh Kementrian PANRB.

 

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas