Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II

Jalan dr. Moh Saleh No 26 Telp. (0335) 421224 Fax (0335) 421883

Email :pnkotaprobolinggo@gmail.com Delegasi : pnkotaprobolinggo@gmail.com

Sistem Informasi Penelusuran PerkaraSistem Informasi Pengawasan MA-RIDirektori Putusan PN ProbolinggoSurveyE-Court Mahkamah Agung RI


Logo Artikel

SEJARAH PENGADILAN

Sejarah Pengadilan

           Dasar Pembentukan Pengadilan

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, setiap Daerah Tingkat II Kabupaten yang belum ada Pengadilan Negerinya dapat diusulkan untuk dibentuk Pengadilan Negeri (sesuai Pasal 4 (1) UU No 8 Tahun 2004). Pembentukan Pengadilan dilakukan secara bertahap berdasarkan pada urgensi prioritas. Dengan adanya otonomi daerah membawa konsekwensi pemekaran wilayah, sejak pascareformasi tahun 1998 telah terbentuk sekitar 179 daerah otonomi baru, satu hal yang tak terbayangkan di era Orde Baru. Salah satu tujuan dari pemekaran wilayah adalah mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Selama kurun 1999-2008 setidaknya bertambah 179 daerah baru, terdiri atas 7 propinsi, 31 kota, dan 141 kabupaten. Sekarang total daerah administrasi ada 33 provinsi, 375 kabupaten, 90 kota, 5 kota administrasi, dan 1 kabupaten administrasi.

Saat ini pun sudah ada puluhan daerah yang menunggu untuk dimekarkan. Sekitar 95 persen pemekaran di luar Jawa. Saat ini sudah ada 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) Pengadilan Negeri dan 30 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, ditambah dengan Pengadilan Khusus yaitu 33 Pengadilan Hubungan Industrial (mengadili perkara hubungan industrial, antara buruh/serikat buruh dengan pengusaha), 4 Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan 5 Pengadilan Niaga (mengadili perkara niaga) serta 5 Pengadilan Perikanan (mengadili kasus illegal fishing/pencurian hasil laut).

1. Dasar Pembentukan

Dasar Pembentukan Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. (Pasal 4 (1) UU No 8 Tahun 2004). Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keppres (Pasal 7 UU No 8 Tahun 2004).

2. Syarat Pembentukan

a. Adanya daerah Kabupaten/Kota yang belum dibentuk Pengadilan, atau

b. Adanya pemekaran wilayah Kabupaten/Kota baru

c. Telah dibentuk aparat hukum lainnya (Kejari dan Polres)

d. Adanya usulan dari Pengadilan Tinggi dan dukungan Pemda setempat.

3. Prosedur Pembentukan Pengadilan Negeri

a. Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan pembentukan Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukumnya dengan dukungan Pemda setempat, kepada Ketua Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa sangat diperlukan adanya Pengadilan tersebut.

b. Dilakukan evaluasi oleh tim dari Mahkamah Agung.

c. Setelah ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selanjutnya menyiapkan usul Pembentukan Pengadilan Negeri disertai konsep Rancangan Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan Negeri. d. Ketua Mahkamah Agung mengusulkan pembentukan Pengadilan Negeri kepada Presiden dengan dilampiri Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri tersebut. e. Pengadilan Negeri yang baru dibentuk ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas II.

 

SEJARAH PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

Sejarah pengadilan Negeri Probolinggo yang autentik tidak dapat kami kemukakan, namun demikian menurut keterangan dari para pensiunan karyawan pengadilan negeri probolinggo dan orang orang tua dapatlah dibagi menjadi 3 jaman, yakni :

 

1.         Jaman Penjajahan Belanda             :

Pada jaman penjajahan belanda, badan peradilan yang ada adalah :

1.1 Landsgrecht  : yaitu badan perdailan yang bertugas khusus mengadili perkara – perkara pelanggaran lalu lintas ( rol Jalan ) dan dikepalai oleh seorang Landsgrechter, dengan daerah hukumnya meliputi seluruh daerah Kotamadya dan kabupaten probolinggo.

 

1.2 Landraad    :  yaitu badan peradilan yang bertugas mengadili perkara – perkara perdata dan pidana khusus bagi orang pribumi asli dan dikepalai oleh seorang Voorsitter Landraad dengan dibantu seorang grifier / Panitera sekretaris, dengan daerah hukumnya meliputi seluruh daerah kotamadya dan sebagian dari kabupaten probolinggo. Sedangkan khusus perkara perdata bagi golongan asing diadili oleh residenti agreht yang dikepalai seorang residentie recther.

 

2           Jaman Pendudukan Jepang:

Pada jaman kependudukan jepang, badan peradilan yang ada adalah           :

2.1Tjho Hocin  :  yaitu badan peradilan yang berkepundudukan di probolinggo, dan dikepalai oleh Tjho Hoountjo dengan dibantu oleh seorang Grifier/Panitera Sekretaris ( istilah dalam bahasa jepang tidak tahu ), yang disamping mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dengan daerah hukumnya meliputi daerah kota madya ditambah dengan sebagian dari dari daerah kabupaten probolinggo.

 

            3.         Jaman Pemerintahan Republik Indonesia :

 Pada Jaman Pemerintahan Republik Indonesia, maka istilah Landraad maupun Tjho Hocin diganti dengan istilah Pengadilan negeri / Ekonomi probolinggo, dan saat ini menjadi pengadilan negeri probolinggo, dan badan peradilan tersebut diketuai oleh seorang ketua pengadilan negeri seorang panitera / sekretaris, serta bertugas mengadili semua perkara – perkara perdata, pidana dan pelanggaran lalu lintas dengan daerah kuhumnya meilputi daerah kota probolinggo. Berikut History Ketua  Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak jaman belanda dari tahun 1931 s/d sekarang, sebagai berikut :

 

Tabel Data Nama Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo

 

Masa Jabatan

Ketua Pengadilan

1931 s/d 1934

MR. M. Kaveron

1934 s/d 1935

MR. A. A. Kroon

1935 s/d 1935

MR. Starring

1934 s/d 1942

MR.E.G.F. Reichenpeld

1942 s/d 1947

R.M.S.Poeromartono

1947 s/d 1951

R.Soeparto

1951 s/d 1956

R.M.Soegiman

1956 s/d 1958

R.Soekartolo

1958 s/d 1960

R.Soenaris

1960 s/d 1960

Soenadi (Pjs. Ketua)

1960 s/d 1970

MR.Kardjono Diposoekarso

1970 s/d 1974

R.Soemarsono, SH

1974 s/d 1984

Moh.Zubaedi, SH

1984 s/d 1988

Mariam Bagun, SH

1988 s/d 1991

Tuaradja Siregar, SH

1991 s/d 1995

Bestari Jobbo, SH

1995 s/d 1997

Wayan Warku, SH

1997 s/d 1999

R. Sukandar, SH

1999 s/d 2001

Fransc. Loppy, SH

2001 s/d 2004

Johanes E.Binti, SH

2004 s/d 2007

Mumahad Yusuf, SH.M.Hum

2007 s/d 2009

Jihad Arkanuddin, SH. MHum

2009 s/d 2011

Hari Murti, SH. MH

2011 s/d 2012

Siyoto , SH.MH

 2012 s/d 2014

Khamim T, SH . MH

2014 s/d 2016

Fahzal Hendri, SH. MH.

2016 s/d 2017

Rusdiyanto Loleh,SH.MH

2017 s/d 2018

Danardono,SH

2018 s/d 2019

Budiarto,SH

2019 s/d Saat ini

Darwanto,SH.,MH

 

IV. GEDUNG PENGADILAN

1. Foto Gedung Lama Pengadilan

Foto Gedung Kantor PN Probolinggo Tahun 2008

Foto Tampak Depan

2. Foto Gedung Baru Pengadilan

Foto Pengadilan Negeri Probolinggo Tampak Depan Saat ini

3. Keterangan Gedung Pengadilan Saat ini

  Luas Tanah : 3767  M2

  Luas Bangunan : 1376 M2

V. DAERAH WILAYAH HUKUM

1. PETA DAERAH WILAYAH HUKUM

 

GAMBAR PETA DAERAH HUKUM

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO.

Letak Kota Probolinggo berada pada 7º 43’ 41” sampai dengan 7º 49’ 04” Lintang Selatan dan 113º 10’ sampai dengan 113º 15’ Bujur Timur dengan luas wilayah 56.667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timu Kota): Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

- Sebelah Utara    : Selat Madura

- Sebelah Timur   : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

- Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Sumberasih Kabupaten

       Probolinggo

- Sebelah Barat    : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

 

 

1.     Pembagian Daerah.

Secara administrasi Pemerintahan Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kanigaran dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih dengan 6 Kelurahan dan Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan). Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo terlihat pada tabel dibawah ini.

 

Tabel 1.

                                           Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo

Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan

Jumlah RW

Jumlah RT

Kademangan

6

31

171

Kedopok

6

35

143

Wonoasih

6

39

182

Mayangan

5

42

257

Kanigaran

6

51

251

Jumlah Total

29

198

1004

              Sumber : BPS Kota Probolinggo

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 



Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas