Probolinggo, 8 Mei 2026

KSebagai wujud komitmen dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang terbuka, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Pengadilan Negeri Probolinggo bersama Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik bersama masyarakat Kelurahan Kanigaran pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2026, bertempat di Kelurahan Kanigaran.

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini menjadi ruang dialog antara pengadilan dan masyarakat dalam memperkuat pemahaman publik terhadap layanan peradilan serta berbagai inovasi pelayanan hukum yang telah dihadirkan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo.

Forum ini dihadiri oleh Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. dan Setiawan Adiputra, S.H., M.H., serta Panitera Ramli Hidayat, S.H., M.H.. Hadir pula perwakilan Posbakum, Soegeng Haryadi, S.H., bersama unsur pemerintahan setempat yakni Purwantoro Noviyanto, S.STP., M.Si selaku Camat Kanigaran dan Arik Fajeri Zunaidi, S.H., M.H., NL.P selaku Lurah Kanigaran.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat mendapatkan sosialisasi mengenai kemudahan layanan pendaftaran perkara permohonan maupun gugatan yang kini dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Court. Transformasi layanan berbasis digital ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan tanpa terbatas ruang dan waktu.

Selain itu, Pengadilan Negeri Probolinggo juga menyampaikan informasi terkait layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat kurang mampu. Program ini merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa terkendala keterbatasan ekonomi.

Salah satu inovasi pelayanan yang turut disampaikan adalah sinergi antara Pengadilan Negeri Probolinggo dengan instansi kependudukan terkait permohonan perubahan nama. Melalui kerja sama ini, setelah penetapan pengadilan diterbitkan, masyarakat dapat langsung melanjutkan proses administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara lebih terintegrasi dan efektif.

Forum ini juga menjadi sarana edukasi hukum melalui penyampaian materi mengenai pencegahan gratifikasi di lingkungan peradilan serta pengenalan implementasi KUHP baru sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum masyarakat.

Oleh Tim Humas PN Probolinggo