Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II

Jalan dr. Moh Saleh No 26 Telp. (0335) 421224 Fax (0335) 421883

Email :probolinggopn@gmail.com / ptsp@pn-probolinggo.go.id Delegasi : probolinggopn@gmail.com

Sistem Informasi Penelusuran PerkaraSistem Informasi Pengawasan MA-RIDirektori Putusan PN ProbolinggoSP4N LAPORREVIEW GOOGLE


Selamat datang di Pengadilan Negeri Probolinggo....Website telah dilingkapi fitur reader untuk pengguna difabel

Logo Artikel

SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER BAGI APARATUR PENEGAK HUKUM DI KOTA PROBOLINGGO

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender bagi Aparatur Penegak Hukum di Kota Probolinggo

Dorong Keadilan Gender di Lingkungan Hukum  Probolinggo, 03 Juli 2025  Pemerintah Kota Probolinggo menggelar kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan bagi Aparatur Penegak Hukum (APH) pada hari Kamis, 03 Juli 2025. Acara ini secara resmi dibuka oleh Walikota Probolinggo dr. H. Aminuddin, Sp.OG. (K)., M.Kes dan menghadirkan narasumber Dr. Arie Cahyono, S.STP, M.Si, dari BPSDM Provinsi Jawa Timur.

 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen institusi hukum dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender di lingkungan kerja.

Pengadilan Negeri Probolinggo turut hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini, dengan diwakili oleh Friska Ika Endah Sari, S.Kom., SH, Intan Nindya Kirana, SH, dan Jeani Umi Sukmaning. Kehadiran mereka menegaskan komitmen lembaga untuk mendorong kesetaraan gender dan membangun sistem hukum yang lebih inklusif.

Menariknya, partisipasi aktif dari perwakilan PN Probolinggo dalam sesi kuis interaktif yang diselenggarakan panitia berhasil membawa pulang dua hadiah, menambah semangat dan antusiasme dalam menyerap materi yang disampaikan.

Dengan kegiatan ini, diharapkan aparat penegak hukum di Kota Probolinggo dapat menjadi pionir dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan gender dan berpihak pada semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.

     


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas