Sosialisasi Pengarusutamaan Gender bagi Aparatur Penegak Hukum di Kota Probolinggo
Dorong Keadilan Gender di Lingkungan Hukum Probolinggo, 03 Juli 2025 Pemerintah Kota Probolinggo menggelar kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan bagi Aparatur Penegak Hukum (APH) pada hari Kamis, 03 Juli 2025. Acara ini secara resmi dibuka oleh Walikota Probolinggo dr. H. Aminuddin, Sp.OG. (K)., M.Kes dan menghadirkan narasumber Dr. Arie Cahyono, S.STP, M.Si, dari BPSDM Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen institusi hukum dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender di lingkungan kerja.
Pengadilan Negeri Probolinggo turut hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini, dengan diwakili oleh Friska Ika Endah Sari, S.Kom., SH, Intan Nindya Kirana, SH, dan Jeani Umi Sukmaning. Kehadiran mereka menegaskan komitmen lembaga untuk mendorong kesetaraan gender dan membangun sistem hukum yang lebih inklusif.
Menariknya, partisipasi aktif dari perwakilan PN Probolinggo dalam sesi kuis interaktif yang diselenggarakan panitia berhasil membawa pulang dua hadiah, menambah semangat dan antusiasme dalam menyerap materi yang disampaikan.
Dengan kegiatan ini, diharapkan aparat penegak hukum di Kota Probolinggo dapat menjadi pionir dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan gender dan berpihak pada semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.
PENGUMUMAN / SURAT DINAS
MA Tab Widget
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


